Inilah 3 Alasan BKN Mewacanakan Guru dan Bidan Tidak Perlu Berstatus PNS

DALAM sambutannya, Kepala Biro Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengusulkan agar Guru dan Bidan tidak perlu berstatus  PNS tetapi cukup Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Hal ini disampaikannya saat memberikan arahan pada pembukaan acara Pemrosesan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bagi Guru Garis Depan (GGD) Tahap II yang berlangsung di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Kamis 20 Juli 2017.

Hal ini tentu bukanlah pernyataan yang tidak berdasar, melainkan disebabkan melihat fakta dan kenyataan yang ada akibat ulah para Guru dan Bidan PNS saat ini.

Lebih lanjut, Bima mengatakan perilaku guru dan bidan yang sering meminta pindah tugas begitu diangkat menjadi CPNS/PNS membuat persebaran yang tidak merata.

Kebijakan afirmasi pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan dan kesehatan secara merata di Indonesia pun terhambat.

Lebih jauh lagi, Bima menyampaikan bahwa jika Guru dan Bidan berstatus P3K maka penempatannya akan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani dan perpanjangan perjanjian kerjanya berdasarkan evaluasi kinerja yang bersangkutan.

Bima juga menyampaikan alasan yang mendasari wacana ini, inilah 3 (tiga) hal yang menjadi bahan pertimbangan bagi BKN untuk menghentikan pengangkatan CPNS bagi Guru dan Bidan untuk diganti statusnya dengan P3K:
1. Banyaknya Guru/ Bidan yang mengajukan mutasi ke daerah lain setelah diangkat menjadi CPNS/PNS
2. Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan/kesehatan  di Indonesia
3. Menghindari fenomena terulangnya penolakan Guru Garis Depan yang dilakukan oleh beberapa Kepala Daerah.

Itulah 3 (tiga) alasan Kepala BKN untuk menghentikan penerimaan CPNS bagi Guru dan Bidan dan mewacanakan P3K bagi kedua formasi tersebut.


Bagaimana Menurut Anda?
Tuliskan tanggapan Anda di kolom komentar ya...

Sumber: http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2017/01/Wacana-Formasi-P3K-Guru-Bidan.pdf